Selamat datang ...
Website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Website ini sebagai sarana publikasi untuk memberikan Informasi dan gambaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Melalui keberadaan website ini kiranya masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah didalam melayani masyarakat.
  • SELAMAT ATAS PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GU...

    Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Mengucapkan Selamat dan ....
  • Jalan Sehat, Sepeda Santai dan Senam Jantung ...

    Dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan ....
  • Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2021...

    Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau Word Environment Day diperingati seti....
  • Penyerahan Sertifikat Program Penilaian Perin...

    Penyerahan Sertifikat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Pr....
  • Vaksinisasi Bidang Keuangan Dinas Lingkungan...

    Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh. Bila seseorang ....
KALENDER
LOGIN ADMIN
Tugas Pokok dan Fungsi
Share This Articel on :

1.  Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan.  Sekretaris Badan, membawahi 3(tiga) Sub Bagian, yaitu :

a.  Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Asset; dan

b.  Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris. Tugas Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup adalah memberikan pelayanan administrasi meliputi Program, Keuangan, Kepegawaian, Umum serta Asset di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

a.  Merencanakan, mengatur, membina, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas  kesekretariatan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, umum dan asset;

b.  Mengkoordinasi dan mensinkronisasikan perencanaan dan perumusan program kerja dinas berdasarkan program dan kegiatan masing- masing bidang;

c.  Memberikan pelayanan teknis operasional dan pelayanan administrasi kepada  seluruh bidang dalam lingkungan Dinas;

d.  Mengkoordinasikan pelaporan akuntabilitas kinerja program dan kegiatan masing-masing bidang;

e.  Mengendalikan pendistribusikan pelayanan naskah dinas dan mengkoordinasikan tugas-tugas bidang, sub bagian  sesuai dengan petunjuk atasan;

f.  Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan dalam rangka kelancaran penyelesaian pengelolaan naskah dinas;

g.  Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas bidang;

h.  Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

  Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1.  Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset

Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, keuangan dan asset. Uraian tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset yaitu :

a.  Mengelola administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset;

b.  Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana program, keuangan dan asset;

c.  Menghimpun bahan usulan rencana program, keuangandan asset serta laporan dinas/data penyusunan laporan;

d.  Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan penyusunan laporan;

e.  Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program, keuangan dan asset serta penyusunan laporan;

f.  Menghimpun bahan dan melaksanakan rencana pengadaan alat tulis kantor, usul rencana asset dan pendistribusiannya sesuai dengan kebutuhan dinas;

g.  Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan dan inventarisasi sesuai ketentuan berlaku dan membuat laporan barang milik daerah secara periodik;

h.  Menyiapkan bahan pembinaan, memberikan petunjuk teknis pengelolaan asset;

i.  Melakukan penyusunan rencana program kerja dan laporan;

j.  Menyiapkan usul penetapan rencana program kerja tahunan;

k.  Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan keuangan;

l.  Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan;

m.  Mengelola tata usaha keuangan penyiapan pembayaran gaji pegawai;

n.  Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana, program dan keuangan;

o.  Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program, keuangan dan asset serta Dinas;

p.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.


2.  Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan Kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga.Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umummeliputi:

a.  Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

b.  Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelakasaan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga;

c.  Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN,Kartu Suami/Istri (Karsu/Karsi);

d.  Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;

e.  Menyiapkan bahan dan mengelola surat masuk dan keluar;

f.  Melaksanakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;

g.  Mengelolah arsip dan dokumentasi, menata ruang pertemuan serta mengatur penerimaan tamu, menyiapkan pelaksanaan upacara dan rapat-rapat pertemuan;

h.  Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;

i.  Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

j.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.


2.  Bidang Tata Lingkungan

BidangTataLingkungandipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan.Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas menyusun perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduandanpenyelesaiansengketalingkungandanpencegahandampaklingkunganusahadankegiatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

a.  Mengelola administrasi, penyusunaan program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Tata Lingkungan;

b.  Penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategi provinsi;

c.  Penilaian terhadap dokumen Amdal dan pemeriksaan formulir UKL-UPL dan proses izin lingkungan;

d.  Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

e.  Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

f.  Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

g.  Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kinerja Komisi Penilai Amdal Daerah;

h.  Pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan perencanaan dan evaluasi sistem kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, pembinaan dan pengawasan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan di bidang tata lingkungan

i.  Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dalam menjalankan fungsinya Bidang Tata Lingkungan dibantu 3 (tiga) seksi yaitu :

1.  Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;

Kepala Seksi Perencanaandan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi kebijakan, supervisi pelaksanaan urusan di bidang sistem kajian dampak lingkungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

a.  Mengelola administrasi dan penyusunaan program kerja seksi  Evaluasi Sistem Kajian Dampak Lingkungan;

b.  Penyiapan bahan perumusan kebijakan Evaluasi Sistem Kajian Dampak Lingkungan;

c.  Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

d.  Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

e.  Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

f.  Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS dan pembinaan penyelenggaraan KLHS serta pemantauan dan evaluasi KLHS;

g.  Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan);

h.  Penilaian dokumen lingkungan Amdal, pemeriksaan formulir UKL-UPL dan proses izin lingkungan;

i.  Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

j.  Pelaksanaan proses izin lingkungan;

k.  Membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

l.  Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.  Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi kebijakan, supervisi pelaksanaan urusan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai fungsi:

a.  Mengelola administrasi dan penyusunaan program kerja seksi Pengaduaan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

b.  Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

c.  Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

d.  Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

e.  Pelaksanaan penelaahan, verifikasi, dan penyusunan rekomendasi hasil verifikasi  pengaduan;

f.  Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

g.  Sosialisasi tata cara pengaduan;

h.  Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

i.  Membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

j.  Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.  Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Kepala Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi kebijakan, supervisi pelaksanaan urusan di bidang pecegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan melaksanakan fungsi:

a.  Mengelola administrasi dan penyusunaan program kerja seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

b.  Penyiapan bahan perumusan kebijakan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;

c.  Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

d.  Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

e.  Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

f.  Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja Komisi Penilai Amdal daerah;

g.  Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembinaan dan pengawasan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

h.  penyiapan bahan  penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

i.  pelaksanaan inventarisasi perusahaan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL terhadap perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup;

j.  penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pembinaan dan pengawasan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

k.  Membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan kegiatan;

l.  Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.  Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan kapasitas dan Data Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitasmempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi:

a.  Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di provinsi/kabupaten/kota;

b.  Perencanaan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

c.  Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;

d.  Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);

e.  Pengembangan teknologi pengelolaan sampah;

f.  Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

g.  Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengumpulan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

h.  Pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3;;

i.  Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3;

j.  Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

k.  Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan  keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

l.  Menyusun Program Penetapan tanah ulayat untuk pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

m.  Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;

n.  Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

o.  Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

p.  Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

q.  Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

r.  Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;

s.  Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;

t.  Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

u.  Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;

v.  Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;

w.  Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;

x.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara lisan maupun tertulis.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup dibantu 3 (tiga) seksi, yaitu :

1.  Seksi Pengelolaan Sampah

Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Sampah.

Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud diatas Kepala seksi Pengelolaan Sampah melaksanakan fungsi:

a.  Menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan sampah di provinsi/kabupaten/kota;

b.  Penyiapan bahan penyusunan NSPK Pengelolaan Sampah;

c.  Menyusun perencanaan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

d.  Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan sampah;

e.  Melaksanakan koordinasi kegiatan pengelolaan sampah UPTD Kabupaten/Kota;

f.  Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah;

g.  Melaksanakan evaluasi pengelolaan sampah di UPTD pengelolaan sampah Kabupaten/Kota;

h.  Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan TPA/TPST Regional;

i.  Menyiapkan bahan pengembangan program teknologi pengelolaan sampah;

j.  Melakukanmonitoring dan pengawasan pengelolaan sampah kabupaten/kota dalam satu provinsi; 

k.  Menyusun perencanaan peningkatan kualitas SDM pengelolaan sampah UPTD Provinsi dan Kabupaten/Kota;

l.  Melaksanakan pengelolaan administrasi seksi pengelolaan sampah;

m.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, baik lisan maupun tulisan.

2.  Seksi Pengelolaan limbah B3

Kepala seksi pengelolaan limbah B3 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan pengelolaan limbah B3.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,seksi pengelolaan limbah B3 melaksanakan fungsi:

a.  Menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan limbah B3 di provinsi/kabupaten/kota;

b.  Penyiapan bahan penyusunan NSPK Pengelolaan limbah B3;

c.  Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengumpulan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

d.  Melaksanakan koordinasi pembinaan pelaksanaan perizinan pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;

e.  Menyiapkan bahan promosi pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3;

f.  Melaksanakan pengelolaan administrasi seksi pengelolaan limbah B3;

g.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, baik lisan maupun tulisan.

3.  Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kepala seksi peningkatan kapasitas dan data LH mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,kepala seksi peningkatan kapasitas dan data LH melaksanakan fungsi:

a.  Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional,  hak MHA yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b.  Penyiapan bahan penyusunan NSPK Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup;

c.  Menyiapkan bahan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional MHA yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

d.  Melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional MHA yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

e.  Menyiapkan bahan kriteria penetapan tanah ulayat untuk pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang  terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

f.  Menyiapkan bahan komunikasi atau dialogis dengan MHA;

g.  Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

h.  Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

i.  Menyiapkan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

j.  Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

k.  Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

l.  Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH (Adiwiyata, Kalpataru dan Saka Kalpataru);

m.  Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan dibidang lingkungan hidup (Adiwiyata, Kalpataru dan Saka Kalpataru);

n.  Pengembangan Data dan Informasi Sumberdaya Alam dan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);

o.  Pelaksanaan pengelolaan administrasi seksiPeningkatan Kapasitas dan Data;

p.  Melakasanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tulisan.

4.  Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Kerusakan Hidup

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidupmempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, perencanaan,  pelaksanaan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan, melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta merencanakan dan melaksanakan koordinasi penanggulangan, pemulihan dan pemeliharaan sumberdaya alam.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyaifungsi meliputi:

a.  Merencanakan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan  lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b.  Mendistribusikan tugas pengendalian pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

c.  Memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan administrasi dan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi;

d.  Menyelia kegiatan penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing seksi;

e.  Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, penanggulangan, pemulihan  pencemarandan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup skala provinsi;

f.  Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemantauan, pengendalian, penanggulangan, pemulihan pencemarandan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup skala provinsi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g.  Membuat laporan penyelenggaraan kegiatan pemantauan, pengendalian, penanggulangan, pemulihan  pencemarandan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup skala provinsi sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan kegiatan selanjutnya;

h.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.  Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki 1 (satu) UPTdengan tugas pokok melaksanakan tugas teknis penunjang bidang lingkungan hidup.  Unit Pelaksanan Teknis terdiri atas  :

1.  Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

2.  Sub Bagian Tata Usaha

3.  Kelompok Jabatan Fungsional. 

Tugas UPT ini adalah melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dibidang Dukungan Laboratorium Lingkungan Hidup.  Adapun fungsi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup ini adalah sebagai berikut:

·  Melaksanakan  pelayanan kepada masyarakat bidang laboratorium  lingkungan hidup;

·  Melaksanakan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang laboratorium lingkungan hidup;

·  Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan  pada UPT;dan

·  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

PENGUMUMAN TERBARU
AGENDA TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 4359 kali