PALU, 24 September 2026 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan KARAMHA menggelar Rapat Koordinasi Multipihak untuk Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) di Hotel Aston, Palu. Rakor ini menjadi langkah krusial mengimplementasikan Perda No. 12 Tahun 2025 tentang PPMHA.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Ketua Panitia MHA Sulteng, Dr. Novalina, M.M.. Dalam arahannya, Sekprov menekankan pentingnya sinergi untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.
“Perda No. 12 Tahun 2025 adalah wujud komitmen Pemprov Sulteng. Namun, aturan ini butuh kolaborasi nyata agar penetapan wilayah adat lintas kabupaten dapat terwujud secara cepat dan berkeadilan,” ujar Sekprov Sulteng, Dr. Novalina, M.M.
Pada kesempatan tersebut, Sekprov menerima usulan dokumen wilayah adat secara langsung dari komunitas MHA, seperti Tau Taa Wana, To Kulawi, To Lindu, Nggolo, dan Ngata Ona. 

Rangkaian acara diakhiri dan ditutup secara resmi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, S.STP., M.M.. Ia menegaskan komitmen DLH sebagai OPD pengampu untuk mengawal seluruh hasil rekomendasi.
“DLH Sulteng berkomitmen mengawal tindak lanjut Rakor ini, mulai dari penyusunan Pergub, finalisasi Peta Jalan PPMHA, hingga verifikasi teknis wilayah adat di lapangan,” tutup Kadis DLH Sulteng, Wahid Irawan, S.STP., M.M.
Melalui Rakor ini, Pemprov Sulteng memperkuat sinergi dengan kementerian, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga adat demi menjamin kepastian hukum serta kelestarian wilayah adat di Sulawesi Tengah.