Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berpotensi terjadi seiring kondisi kekeringan di sejumlah wilayah.

Upaya tersebut dibahas melalui Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026).

Rapat koordinasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan, menyatukan langkah penanganan, serta mencegah meluasnya kejadian Karhutla dan mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan.

Forum ini melibatkan berbagai unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga teknis, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan terkait, di antaranya BNPB, TNI, Polri, Kejaksaan, Basarnas, BPBD, Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, BMKG, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, BWS Sulawesi III, PLN, serta unsur terkait lainnya.

Keterlibatan lintas sektor menjadi bagian penting dalam membangun respons terpadu terhadap potensi Karhutla. Kolaborasi diperlukan agar pencegahan, kesiapsiagaan, pemantauan, hingga penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Pencegahan Karhutla juga penting untuk menjaga kualitas lingkungan, ekosistem hutan, sumber daya alam, serta melindungi masyarakat dari dampak asap dan kerusakan lingkungan.